Taliban Inginkan Konstitusi Islami di Afghanistan

Moskow: Kelompok pemberontak Taliban mendorong konstitusi baru di pemerintahan Afghanistan di bawah "sistem Islami yang inklusif." Pernyataan disampaikan Taliban dalam pertemuan bersama beberapa politikus senior Afghanistan di Rusia, Selasa 5 Februari 2019.

Dalam pertemuan tersebut, Taliban tidak mengundang perwakilan dari pemerintahan Afghanistan di bawah Presiden Ashraf Ghani. Beberapa pejabat Afghanistan yang hadir adalah rival politik Ghani, termasuk mantan presiden Hamid Karzai.

Pertemuan di Moskow terjadi sepekan usai Taliban berdialog selama enam hari dengan tim negosiator Amerika Serikat di Doha, Qatar. Acara di Doha dan Moskow, meski keduanya terpisah, sama-sama tidak melibatkan pemerintahan Ghani.

Baca: Dialog Taliban dan AS di Doha Capai Kemajuan Signifikan

"Konstitusi pemerintahan pusat di Kabul tidak sah. Konstitusi tersebut diimpor dari Barat dan merupakan penghalang menuju perdamaian," kata Sher Mohammad Abbas Stanikzai, pemimpin delegasi Taliban, dalam konferensi di sebuah hotel di Moskow.

"Kami menginginkan konstitusi Islami," lanjut dia, seperti dilansir dari laman AFP. Stanikzai menambahkan nantinya kerangka konstitusi terbaru akan disusun jajaran ulama dan cendekiawan Muslim.

Sementara itu sekutu Presiden Ghani di Washington berkukuh pemerintah Afghanistan harus dilibatkan dalam dialog damai. Selama ini, AS berdialog dengan Taliban dengan harapan bisa lebih mendekatkan grup tersebut ke pemerintah Afghanistan.

Ghani telah berulang kali menegaskan bahwa semua warga Afghanistan harus menyepakati perlunya mengakhiri ketegangan dan aksi kekerasan yang timbul dalam perang melawan Taliban. Ia juga ingin suatu hari nanti semua pasukan asing
mundur dari Afghanistan.

Taliban menganggap Ghani dan jajaran kabinetnya sebagai 'boneka' AS, sehingga menolak semua ajakan berdamai atau menerapkan gencatan senjata.

Stanikzai mengatakan bahwa Taliban, yang pernah memimpin Afghanistan dengan menerapkan hukum syariah antara 1996 hingga 2001, tidak menginkan "monopoli kekuasaan," melainkan sebuah "sistem Islami yang inklusif."

(WIL)

Let's block ads! (Why?)