Menkeu: Pengelolaan Anggaran Kementerian Semakin Membaik

Jakarta: Direktorat Jenderal Anggararan (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kinerja anggaran yang dikelola oleh seluruh kementerian/lembaga terus mengalami perbaikan. Serapan belanja kementerian/lembaga pada 2018 secara keseluruhan berjalan optimal.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan capaian positif kinerja pengelolaan anggaran ditunjukkan oleh berkurangnya jumlah revisi anggaran dalam kewenangan pagu tetap. Dari 52.072 revisi pada 2017 menjadi 13.686 revisi pada 2018, turun 73,72 persen.

"Beberapa indikator upaya peningkatan kualitas belanja secara utuh dan berkesinambungan mengalami perbaikan. Ini mencerminkan kalau kementerian/lembaga menyusun DIPA sudah melalui perencanaan yang matang," ujar Sri Mulyani di kantor Kemenkeu, Jalan Dr Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Rabu, 20 Februari 2019.

Selain itu, lanjut dia, perbaikan pengelolaan anggaran kementerian/lembaga ditunjukkan oleh meningkatnya ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak dari 58,15 persen pada 2017 menjadi 80 persen pada 2018. Kemudian, meningkatnya ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan yang bersifat kontraktual dari 86,84 persen pada 2017 menjadi 91,99 persen pada 2018.

"Serta meningkatnya ketepatan waktu dalam pengelolaan uang persediaan dari 80,79 persen pada 2017 menjadi 85 persen pada 2018," beber Sri Mulyani.

Dengan menggunakan indeksasi dan skala kualitas dari 0-100, perkembangan indikator kinerja pelaksanaan anggaran agregat dari seluruh kementerian/lembaga selama tiga tahun terakhir (2016-2018), meningkat signifikan. Dari 67,17 pada 2016 menjadi 93,11 pada 2018.

"Kami akan terus melaksanakan prinsip value for money. Karena setiap rupiah yang dibelanjakan ini diambil dari pengelolaan pajak masyarakat," ungkap dia.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto menambahkan membaiknya indeks pelaksanaan anggaran kementerian/lembaga itu karena tercapainya indikator kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Secara spesifik, dia menjabarkan, indikator kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan anggaran meningkat dari 73 persen pada 2017 menjadi lebih dari 95 persen pada 2018. Kemudian, efektif pelaksanaan kegiatan meningkat dari 82 persen pada 2017 menjadi 97 persen pada 2018.

Selanjutnya, efisiensi kegiatan juga mengalami peningkatan, dari 85 persen pada 2017 menjadi 92 persen pada 2018. Sedangkan indikator kepatuhan juga meningkat dari 74 persen pada 2017 menjadi 88,5 persen pada 2018.

"Kami ucapkan terima kasih atas kerja keras untuk terus meningkatkan kinerja. Kami di tahun ini lebih awal selesaikan spending review. Ini digunakan untuk menyusun APBN 2020," pungkas dia.

(AHL)

Let's block ads! (Why?)